PENATAAN DISTRIBUSI OBAT BEBAS DAN BEBAS TERBATAS

By: I Nyoman Subadra, Dewa Ken Budiputra, Putu Rika Veryanti, and I M.A.G. Wirasuta

Sistem distribusi obat bebas dan bebas terbatas yang ideal menurut SK Menkes No.3987/A/SK/73 adalah distribusi dari distributor ke sarana penyaluran/pedagang besar farmasi (PBF), kemudian dari PBF akan didistribusikan ke sarana pelayanan seperti apotek, instalasi farmasi, praktek bersama dan toko obat. Dalam hal ini obat bebas dan obat bebas terbatas harus didistribusikan ke sarana-sarana pelayanan farmasi yang telah memiliki ijin untuk menyimpan obat-obatan untuk dijual secara eceran di tempat tertentu dan telah mempekerjakan seorang tenaga farmasis seperti apoteker ataupun asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis farmasi (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1331/Menkes/Sk/X/2002). Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen (pasien) mengenai terjaminnya mutu obat yang sampai ke tangan pasien, serta dapat melakukan advokasi terhadap pasien dengan memberikan segala informasi terkait obat yang dikonsumsi (cara pemberian, efek samping, interaksi obat, dll).

Di lain pihak, dalam survei lapangan yang dilakukan di Denpasar ditemukan banyak kasus obat bebas dan obat bebas terbatas dijual di warung-warung kecil sekitar pemukiman masyarakat, mini market, ataupun supermarket, dimana tempat-tempat tersebut tidak memiliki ijin untuk mendistribusikan obat serta tidak mempekerjakan tenaga farmasis sebagai penanggungjawab teknis farmasi. Warung atau supermarket adalah toko yang dirancang hanya untuk melayani semua kebutuhan konsumen seperti pakaian, produk-produk perawatan rumah tangga serta makanan dan minuman (termasuk suplemen makanan). Suplemen makanan merupakan makanan yang mengandung zat-zat gizi dan non-gizi, bisa dalam bentuk kapsul, kapsul lunak, tablet, bubuk, atau cairan yang fungsinya sebagai pelengkap kekurangan zat gizi yang dibutuhkan untuk menjaga agar vitalitas tubuh tetap prima. Suplemen makanan digolongkan sebagai nutraceutical dan khasiatnya tidak perlu dibuktikan melalui uji klinis. Di Indonesia suplemen makanan dimasukkan dalam golongan makanan dan bukan obat (Peraturan Menteri Kesehatan No. 329/Menkes/Per/XII/76 ). Dalam hal distribusi obat dan makanan, maka seharusnya warung, mini market ataupun supermarket hanya dapat menjual makanan termasuk suplemen makanan dan tidak menjual obat-obatan baik obat bebas maupun bebas terbatas.

Penyimpangan disrtibusi obat bebas dan bebas terbatas ke warung-warung atau toko lainnya yang tidak memiliki ijin edar ini dapat menimbulkan berbagai masalah seperti tidak terkontrolnya mutu obat-obatan yang sampai ke tangan konsumen. Bahkan, dengan kacaunya distribusi obat ini (distribusi tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku) dapat meningkatkan kasus peredaran obat palsu di Indonesia mengingat selama ini warung atupun supermarket adalah salah satu mata rantai distribusi obat-obatan sebelum obat tersebut sampai ke tangan konsumen . Masalah peredaran obat palsu ini akan berdampak pada kerugian negara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 10% obat yang beredar di seluruh dunia merupakan obat palsu. Sedangkan menurut laporan United States Trade Representative (USTR) pada tahun 2008 diperkirakan bahwa 25% obat yang beredar di Indonesia adalah palsu (LOK, 2009). Peredaran obat palsu di Indonesia menyebabkan industri obat-obatan menderita kerugian hingga mencapai Rp. 607 miliar per tahun. Besarnya angka kerugian yang diderita industri farmasi ini juga menyebabkan kerugian negara terkait dengan masalah pajak yang harus dibayarkan ke negara. Semakin sedikit pemasukan perusahan, maka pajak yang dibayarkan pun sedikt namun sebaliknya, perusahan obat palsu yang mengedarkan obat tanpa melalui jalur resmi akan mendapat keuntungan yang belipat tanpa harus membayar pajak ke negara. Berdasarkan perhitungan laba rugi, tercatat bahwa jumlah konsumsi obat di Indonesia sekitar Rp 25 triliun per tahun. Apabila diasumsikan diantara 30-40 % obat yang beredar tersebut adalah obat palsu, maka omzet bisnis sindikat pemalsu obat dan perdagangan obat palsu ini dapat mencapai Rp 7,5 triliun-10 triliun per tahun (Ridharahman, 2007). Angka tersebut diperkirakan setara dengan nilai penjualan dari 30 perusahaan farmasi berukuran sedang di Indonesia. Kerugian tersebut juga bisa diartikan bahwa hilangnya kesempatan kerja bagi sekitar 6 ribu pekerja Indonesia di sektor farmasi (Simanjutak, 2009).

Apabila BPOM lebih bertindak tegas dalam menertibkan jalur distribusi obat, khususnya obat-obat yang dijual di warung-warung ataupun di supermarket, maka rantai peredaran obat palsu dapat diputus sehingga kerugian yang diderita negara dapat ditekan. Di samping itu, jumlah pengangguran di negara ini pun akan dapat diminimalisir karena masih banyaknya lapangan pekerjaan yang disediakan khususnya oleh perusahan-perusahaan farmasi. Untuk itu, diharapkan peranan BPOM dalam melakukan pemeriksaan atas penyaluran obat-obatan dari industri dan pedagang-pedagang besar farmasi, dan jika ditemukan penyimpangan segera melaporkannya kepada Menteri Kesehatan untuk ditindaklanjuti, melakukan pembinaan dan peningkatan sarana pengawasan dan pengujian obat di daerah baik kualitatif maupun kuantitatif serta meningkatkan pengawasan peredaran sediaan farmasi palsu atau tidak absah.